Pemprov akan pasang CCTV, Apa komentar warga Dolly?
“Jika pemerintah kota Surabaya atau pemerintah provinsi Jawa Timur, memaksakan kehendaknya untuk memasang CCTV di lokalisasi Dolly ini, itu sama artinya, bahwa mereka telah gagal menuntaskan atau menyelesaikan persoalan. Bagaimana mungkin persoalan sosial, psikologi dan kemanusiaan di Dolly ini tuntas hanya dengan memasang CCTV?? Ini tidak benar!!! Dan karena itulah kami menolak!!!”
SUHAR satu diantara koordinator aksi mewakili warga Dolly, Rabu (03/11) menyampaikan itu dalam orasinya dihadapan sejumlah Polisi yang berjaga-jaga diujung jalan serta warga masyarakat yang melintas dikawasan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Rabu (03/11) puluhan orang yang mengatasnamakan warga Dolly, menggelar aksi damai diujung jalan. Massa aksi yang diantaranya juga terdiri dari beberapa anak-anak dibawah usia tersebut bertujuan menyikapi rencana pemerintah provinsi Jawa Timur dan Pemkot Surabaya yang akan memasang CCTV disekitaran lokalisasi Dolly.
Bersama dengan beberapa elemen masyarakat, aksi warga lokalisasi tersebut mendapat pengamanan ketat dari Polisi berseragam maupun puluhan Polisi tidak mengenakan seragam dinas. Warga meyakini bahwa pemasangan kamera CCTV nantinya hanya akan menimbulkan persoalan baru dan tidak sesuai dengan kebebasan berdasarkan hak azasi manusia.
“Kalau semua gerak kita diawasi, bagaimana rasanya?? Apakah itu tidak membatasai kebebasan kita??? Padahal kebebasan itu merupakan bagian dari hak azasi manusia!!! kami warga Dolly, menolak apapun alasan pemasangan CCTV di Dolly. Kami akan mempertahankan itu!!! Pemerintah jangan asal main keputusan dan tanpa memberikan solusi bagi dampak atas keputusan itu sendiri!!! Kita tolak!!!!” tambah SUHAR saat ditemui suarasurabaya.net, Rabu (03/11).
Sementara itu, diakui SUHAR bahwa aksi penolakan terhadap rencana pemasangan CCTV serta penutupan Dolly akan dilawan dengan berbagai bentuk aksi oleh seluruh elemen masyarakat yang menghuni Dolly. “Kita tetap akan melakukan aksi-aksi perlawanan seiring dengan rencana penutupan Dolly. Kita akan melawan!!! Bila perlu sampai titik darah penghabisan!!!” teriak SUHAR disambut tepuk tangan massa aksi.(tok)
Sumber: suarasurabaya.net
ANAS URBANINGRUM Setuju Dolly Ditutup
suarasurabaya.net| Penutupan lokalisasi Dolly akan mengangkat citra Surabaya. Karena itu rencana penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu harus terealisasi.
Hal itu disampaikan ANAS URBANINGRUM Ketua Umum Partai Demokrat dalam kunjungannya ke Surabaya, Minggu (07/11). Ia sejalan dengan SOEKARWO Gubernur Jawa Timur yang berencana mendukung penutupan lokalisasi Dolly.
Penutupulan lokalisasi, kata ANAS adalah langkah terbaik untuk kebaikan masyarakat Surabaya di masa depan. Dengan menutup lokalisasi, citra Surabaya akan terangkat. “Prostitusi jika dibiarkan tanpa ada tindakan akan menjadi preseden buruk bagi Surabaya di mata masyarakat maupun dunia internasional,” kata ANAS.
Alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu juga mempertanyakan sikap penolakan TRI RISMAHARINI Walikota Surabaya yang menentang rencana penutupan tersebut. Menurutnya, penutupan yang direncanakan Gubernur tidak hanya sekedar menutup. Tapi juga memberikan solusi untuk mengantisipasi dampak sosial.
Misalkan dengan menciptakan berbagai program pemberdayaan agar para pekerja seks komersial (PSK) dapat tertampung untuk menyalurkan bakat dan minatnya melalui pekerjaan yang benar. Karena itu, ia meminta agar rencana penutupan itu segera direalisasikan. Sehingga bisa memberikan jalan hidup baru bagi para PSK tersebut dan tidak terus-menerus menjalani pekerjaannya.
Ia pun meminta masyarakat tak perlu khawatir jika Dolly ditutup para penghuninya akan berkeliaran dengan menjajakan diri di sembarang tempat. Dampak buruk itu pasti sudah dipertimbangkan oleh Gubernur. Ia berharap dampak buruk tersebut tidak dibesar-besarkan untuk menakut-nakuti masyarakat, yang akhirnya membuat Dolly dibiarkan tetap ada.(git)
Ketua MUI Jatim: Semua Prostitusi Harus Ditutup
suarasurabaya.net| Tidak ada alasan untuk tidak menutup praktek prostitusi di wilayah Jawa Timur ini, termasuk Dolly. Karena ini bertentangan dengan ajaran agama, Pancasila, maupun UUD 45.
Ditinjau dari berbagai aspek prostitusi di lokalisasi itu jadi sarangnya penyakit HIV/AIDS, juga trasaksi kejahatan. ”Bicara prostitusi jangan bicara ekonomi, tapi lebih ke moral,” kata KH ABDUS SOMAD BUCHORI Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, padasuarasurabaya.net, Rabu (03/11).
”Bagaimana bisa membangun negara ini, kalau moral bangsanya masih dipenuhi kemaksiatan. Kalau dulu sering mendengar pembangunan manusia seutuhnya itu benar, dan layaknya perlu diangkat kembali. Jadi membangun lahir batin. Jangan hanya ngomong ekonomi, kesejahteraan, jangan dimaknai lahiriah tapi juga pembinaan rohani,” paparnya.
Sebelum penutupan tempat-tempat prostitusi, harus diambil langkah-langkah intensif. Pelaku prostitusi harus dilatih keterampilan, dan diberi pemahaman bahwa yang dijalani itu bukan pekerjaan, intinya dibina lahir batin.
”Saya tidak setuju istilah PSK (Pekerja Seks Komersial—Red). Ini seperti melegitimasi. Padahal itu bukan pekerjaan. Perzinaan tidak boleh lalu diformalkan. Di Surabaya itu bukan lokalisasi, itu perkampungan, dan bisa mempengaruhi kejiwaan terhadap anak-anak yang hidup di lingkungan lokalisasi itu,” kata ABDUS SOMAD BUCHORI.
”Jakarta saja berani menutup lokalisasi, masak Surabaya tidak berani? Malu kita terhadap provinsi lain, kok kita menyandang predikat lokalisasi terbesar Asia Tenggara. Sudah saatnya bu RISMA Walikota Surabaya bertindak nyata, menutup lokalisasi. Apalagi pak Gubernur sudah mendukung. Nunggu apa lagi?” tegas Ketua MUI Jatim.
Menurut ABDUS SOMAD BUCHORI, ia punya ukuran, walikota sebagai pemimpin publik dinilai berhasil jika ada keberanian mengambil sikap yang penuh resiko melarang sesuatu seperti menutup Dolly. Harus ada keberanian dan jika terbukti, ini baru berhasil lahir batin,” pungkas Ketua MUI Jatim.(ipg)
NADJIB HAMID Sekretaris PWM Jatim waktu dikonfirmasi suarasurabaya.net, Jumat (12/11), menjelaskan, ini dilakukan setelah terjadi perbedaan penetapan Idul Adha, dimana Muhammadiyah menetapkan Idul Adha jatuh pada 16 Nopember, sedangkan pemerintah pada 17 Nopember.
