UNAS DITIADAKAN 2011?!


Pro – Kontra tentang Unas masih terus bergulir. Saty pihak  mendukung peneyelenggaraan Unas dengan alasan untuk mengukur prestasi anak didik masing-masing sekolah. Pada sisi yang lain menolak dengan berbagai alasan.

Saya pribadi sampai saat ini masih mendukung penyelenggaraan Unas demi peningkatan mutu pendidikan di negeri ini, dengan catatan terus dilakukan perbaikan dalam hal pelaksanaannya. Segala bentuk kecurangan harus dihapuskan.

Kecurangan dalam pelaksanaan Unas lebih banyak dipicu oleh sikap tidak percaya para peserta Unas, ditambah upaya sekolah dan guru yang barang kali kurang maksinal.

Polemik ini sampai juga ke telinga para wakil rakyat (DPR) yang pada akhirnya muncul keputusan seperti yang saya kutip dari VIVANews.com berikut ini:

Salah satu opsi, DPR meminta penundaan Ujian Nasional.
Selasa, 5 Oktober 2010, 08:45 WIB
Arfi Bambani Amri

VIVAnews – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pendidikan melakukan evaluasi pelaksanaan Ujian Negara (UN). Bersama Pemerintah, Komisi X sependapat ada tiga opsi yang harus dikaji lebih lanjut terhadap pelaksanaan Ujian Nasional 2011.

“Rekomendasi terhadap tiga opsi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Panja Evaluasi UN untuk menentukan sikap terhadap kebijakan pendidikan nasional secara umum dan pelaksanaan UN Tahun 2011,” kata Wakil Ketua Komisi X Rully Chairul Azwar (F-PG), dalam rapat di DPR, 4 Oktober 2010.

Opsi pertama menyetujui pelaksanaan UN Tahun 2011; Opsi Kedua menyetujui pelaksanaan UN 2011 dengan beberapa syarat penyempurnaan; dan opsi ketiga menunda UN 2011 apabila hasil UN tetap menjadi penentu kelulusan pendidikan nasional.

Selain itu, Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi X Mahyuddin (F-PD) mendesak  Pemerintah c.q. Kementerian Pendidikan Nasional yang diwakili Wakil Menteri Pendidikan Fasli Djalal memenuhi amar Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2596 K/Pdt/2008, yaitu dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kelengkapan sarana dan prasarana, akses informasi yang lengkap, serta meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya, Komisi X meminta Pemerintah melakukan kajian ulang pelaksanaan UN 2010 serta merevisi laporan kajian UN dengan mempertimbangkan antara lain; pelaksanaan standar nasional pendidikan, hasil pelaksanaan terhadap perintah dari amar putusan MA terkait UN, data terkini agar kesenjangan antara hasil kajian dengan kondisi real yang ada di masyarakat, dan hasil UN secara kualitatif maupun kuantitatif.
• VIVAnews

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s